Organisasi sektor publik merupakan bagian dari sistem perekonomian negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Contoh dari sektor publik adalah institusi pemerintahan, partai politik, sekolah, dan rumah sakit. Fokus utama organisasi sektor publik ini adalah pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja menjadi faktor penting dalam mempertahankan/menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik.
badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) yang bertujuan mencari laba untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengusahakan barang-barang strategis kebutuhan masyarakat umum.
2. Sumber Pembiayaan
Sumber pembiayaan sektor publik berasal dari pajak, retribusi, laba BUMN/BUMD, pinjaman luar negeri, obligasi, dan sumber lain yang sah (pemerintahan), sumbangan, dana abadi, pinjaman, hibah, dan lain sebagainya (nonpemerintahan). Sedangkan sektor komersial sumber pendanaannya lebih fleksibel, dari segi internal berasal dari modal pemilik dan laba yang ditahan, sedang dari eksternal adalah utang bank, obligasi, dan penerbitan saham baru.
Organisasi sektor publik mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu sebagai berikut:
2. Sumber Pembiayaan
Sumber pembiayaan sektor publik berasal dari pajak, retribusi, laba BUMN/BUMD, pinjaman luar negeri, obligasi, dan sumber lain yang sah (pemerintahan), sumbangan, dana abadi, pinjaman, hibah, dan lain sebagainya (nonpemerintahan). Sedangkan sektor komersial sumber pendanaannya lebih fleksibel, dari segi internal berasal dari modal pemilik dan laba yang ditahan, sedang dari eksternal adalah utang bank, obligasi, dan penerbitan saham baru.
3. Pertanggung jawaban
Sektor publik menguasai dan senantiasa berupaya agar dana publik bisa semakin berpihak kepada masyarakat. Dalam hal ini sektor publik bertanggung jawab kepada publik melalui perwakilan di DPR/DPRD (organisasi pemerintahan), dan langsung kepada masyarakat yang terkait (nonpemerintahan). Sedangkan sektor komersial menguasai dana pemilik, bertanggung jawab kepada para pemilik yaitu pemegang saham, dan kreditor.
4. Struktur Organisasi
Struktur organisasi sektor komersial lebih fleksibel jika dibandingkan dengan sektor publik yang lebih cenderung ada unsur politik dalam pembentukan struktur organisasinya. Sektor komersial berusaha menyediakan barang dan jasa yang jadi kebutuhan dan permintaan konsumen. Sedangkan pada sektor publik lebih bersifat birokratis, kaku, dan hirarkis.
Organisasi sektor publik mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu sebagai berikut:
- Pertahanan dan Keamanan
- Hubungan Luar Negeri
- Kebijakan Fiskal dan moneter
- Regulasi sektor swasta
- Stabilisasi politik dan ekonomi
- Perlindungan sumber daya alam dan sosial
- Penegakan hukum dan perlindungan HAM
- Pemberian barang dan pelayanan
- Distribusi pendapatan dan kekayaan
5. Karakteristik Anggaran
Pada sektor publik, anggaran merupakan instrumen perencannaan dan pengendalian yang sangat penting. Anggaran sektor publik merupakan blue print tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi sektor publik. Sedangkan untuk sektor privat, anggaran bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan lingkungan dan ekonomi yang terjadi.
6. Akuntansi Keuangan
6. Akuntansi Keuangan
Sesuai dengan peraturan perundangan terbaru (UU RI No.1 tahun 2004) sistem akuntansi sektor publik menggunakan basis kas khusus untuk pembuatan laporan realisasi anggaran. Sedangkan untuk pos-pos neraca (aset, utang dan ekuitas) menggunakan basis akrual, sampai saatnya keseluruhan sistem akuntansi keuangannya menggunakan basis akrual (menurut PP 71/2010).
Itulah ulasan mengenai apa itu organisasi sektor publik, karakteristiknya, dan perbedaannya dengan sektor swasta. Semoga bermanfaat.
Itulah ulasan mengenai apa itu organisasi sektor publik, karakteristiknya, dan perbedaannya dengan sektor swasta. Semoga bermanfaat.
Posting Komentar untuk "Perbedaan Sektor Publik dengan Sektor Privat"